Dilema Sekolah Tatap Muka Di Masa Pandemi

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait proses pembelajaran untuk peserta didik di masa pandemi mendapatkan banyak kritikan, mulai dari kalangan pakar kesehatan maupun pelaku pendidikan. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim untuk mencegah penyebaran covid-19 mendapat kritikan terkait susahnya pelaksanaan PJJ, mulai dari belum adanya kesiapan dari beberapa tenaga pendidik maupun biaya pembelian kuota untuk belajar online yang mahal, terlebih lagi bagi orang tua peserta didik yang terkena dampak ekonomi adanya pandemi covid-19. Kebijakan terbaru yang mendapatkan berbagai macam kritikan ialah diizinkannya kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka di zona kuning maupun zona hijau. Kebijakan membuka sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka diambil oleh pemerintah, dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021.

Nadiem Makarim mengatakan adanya ancaman anak putus sekolah di masa pandemi ini kemungkinan bisa terjadi. Alasan utamanya ialah kesulitan ekonomi orang tua yang menyebabkan sang anak ikut serta untuk bekerja. Selain itu, sekolah juga dianggap telah beralih fungsi di masa pandemi ini. Melalui Channel Youtube Kemendikbud (7/8) Nadiem Makarim Mengatakan bahwa PJJ sangat sulit untuk dilaksanakan, banyak sekali masalah yang dihadapi. Guru yang kesulitan dalam melaksanakan PJJ serta terbebani untuk menuntaskan kurikulum pembelajaran. Muhammad Ramli Rahim selaku ketua umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengatakan bahwa sejauh ini pemerintah tidak memiliki langkah-langkah yang jelas untuk mengurangi permasalahan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi guru-guru yang memiliki kendala dalam PJJ. Sejauh ini IGI tidak melihat pemerintah memiliki upaya menuntaskan permasalahan guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Lebih lanjut, Amin mengungkapkan siap mengambil alih tanggung jawab tersebut asalkan ada keputusan secara resmi dari Kemendikbud.

Pembukaan sekolah tatap muka kembali di zona kuning dan zona hijau menjadi pertaruhan antara keselamatan warga sekolah dengan kualitas pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan izin hanya kepada sekolah yang telah siap sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan pernyataan penolakan terkait pembukaan sekolah kembali untuk pelaksanaan pembelajaraan tatap muka. Hal ini diungkapkan oleh Presiden IDAI yaitu, Aman Pulungan. Aman berpendapat bahwa zona daerah hijau ataupun kuning tidak menjadi patokan bebasnya daerah tersebut dari penyebaran virus Covid-19, pasalnya Aman pernah menemukan daerah yang masuk zona hijau ternyata ada yang positif virus corona setelah dikonfirmasi ke koleganya.

Baca juga

Alokasi Dana Bos Untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Amin Soebandrio selaku Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Institute memberikan pendapat tentang pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka hanya diizinkan pada sekolah-sekolah yang telah siap saja. Amin menungkapkan tidak semua murid bisa belajar di rumah, karena beberapa murid tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, keputusan untuk membuka sekolah kembali di zona kuning maupun hijau bisa menjadi keputusan yang tepat asalkan, sekolah tersebut telah siap menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut, Amin mengungkapkan bahwa murid atau warga sekolah harus pakai masker, aliran udara di kelas harus diatur dengan baik serta ada batasan jumlah siswa di dalam kelas. Amin juga memberikan opsi untuk menggunakan sistem Shifting jam masuk siswa, mislanya jam masuk pagi dan siang atau dua hari sekali. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, “Pembukaan sekolah kembali harus berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah/Kantor Wilayah dan Kepala Sekolah. Satuan Pendidikan yang akan memulai pembelajaran tatap muka kembali harus memenuhi syarat tersedianya sanitasi kebersihan, akses fasilitas kesehatan serta penerapan area wajib masker. Selain itu, pihak sekolah harus bisa memetakan warga sekolah terkait boleh tidaknya beraktifitas di sekolah serta adanya kesepakatan dengan komite sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ungkap Nadiem saat Webinar di Youtube (7/8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hi Butuh Bantuan? Tim kami siap membantu anda